Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Erwansyah, S.Sos., MM.Tr didampingi Kepala Seksi Lalu Lintas Bapak Slamet Dhalan, SH., mengikuti pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Admininstrasi Jakarta Barat melalui media dalam jaringan (daring), Selasa (29/03/2022).
Sekretaris Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah memantau pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Jakarta Barat Tahun 2022. Musrenbang mengagendakan sidang kelompok yakni bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat.
"Pelaksanaan musrenbang hari ini dilakukan pada masing-masing kelompok yakni bidang pemerintahan, kesra dan ekbang. Ketiga bidang itu melaksanakan sidang kelompok yang dihadiri oleh para kepala Suku Dinas, Suku Badan terkait dibawah koordinasi masing - masing bidang tersebut," kata Plt. Wakil Wali kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah saat ditemui pada sidang kelompok ekonomi pembangunan di kantor Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Barat, Selasa (29/3).
Selain dihadiri instansi terkait, lanjut Iin, Musrenbang kota Jakarta Barat yang berlangsung secara dalam jaringan (daring) dihadiri sejumlah anggota DPRD dapil Jakarta Barat serta narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti pakar/ahli lembaga pendidikan, Pertuni, Dewan Kota, dan sebagainya.
"Ketiga kelompok tersebut melakukan sidang membahas usulan-usulan dari hasil musrenbang tingkat kecamatan," ujarnya.
Terkait pembahasan usulan, Iin Mutmainah menjelaskan bahwa rekap hasil Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2022 berjumlah 6.315 usulan. Yang diakomodir pada tahun 2023 berjumlah 4.934 usulan dengan estimasi anggaran Rp 1,4 triliun (78,13%). Sedangkan usulan yang diakomodir dan dikerjakan pada tahun 2022 oleh perangkat daerah terkait berjumlah, 708 usulan dengan estimasi anggaran Rp 271 miliar (26,43%). Usulan ditolak berjumlah 673 usulan dengan estimasi anggaran Rp 270 miliar (10,66%).
"Usulan yang ditolak dikarenakan sejumlah faktor, seperti duplikasi kegiatan, usulan sama dan status aset, serta faktor lainnya yang tidak jelas dalam nomenklatur usulan." ujarnya.
Ia pun telah menyampaikan arahan pada masing-masing sidang kelompok untuk memperhatikan sekaligus memastikan skala prioritas usulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Commentaires